Krisis Integritas Inspektorat Aceh: Korupsi hingga Skandal

Ringkasan

• Kejaksaan Negeri Aceh Besar menahan Kepala dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Besar atas dugaan korupsi SPPD.
• Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menunjuk Abdullah sebagai Plh Kepala Inspektorat Aceh menggantikan Jamaluddin.
• Pejabat Inspektorat Pemkot Banda Aceh ditangkap oleh Polisi Syariah terkait kasus pasangan sejenis.
• Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, melantik 17 pejabat eselon dua pada Oktober 2025.

Kawasan Aceh baru-baru ini menjadi sorotan publik akibat rentetan dinamika kepemimpinan dan permasalahan hukum yang serius di lingkungan Inspektorat. Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan internal pemerintah (APIP), keterlibatan pejabat Inspektorat dalam kasus korupsi dan pelanggaran moral menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas birokrasi di Serambi Mekkah.

Kasus Korupsi SPPD di Inspektorat Aceh Besar

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kembali menyasar pejabat daerah yang seharusnya menjadi pengawas. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar telah mengambil langkah tegas dengan melakukan penahanan terhadap Kepala dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Besar. Penahanan ini bukan tanpa alasan; keduanya diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait manipulasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Berdasarkan laporan pada 15 Januari 2026, petugas kejaksaan mengamankan kedua tersangka tersebut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menjadi ironi yang mendalam karena Inspektorat adalah instansi yang bertugas mengaudit dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran di dinas-dinas lain. Dugaan korupsi SPPD ini mengindikasikan adanya praktik sistematis dalam penggelembungan biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan realita di lapangan.

Lebih lanjut, dampak dari kasus ini tidak hanya berhenti pada penahanan pejabat, tetapi juga memicu desakan masyarakat agar audit investigasi dilakukan secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus serupa di wilayah Aceh Besar, seperti yang terjadi di tingkat desa (Keuchik), keterlibatan Inspektorat dalam audit investigasi sangat krusial untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, ketika sang auditor sendiri yang menjadi tersangka, kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan internal mengalami penurunan drastis.

Perubahan Kepemimpinan di Inspektorat Aceh

Di tingkat provinsi, dinamika politik dan administratif juga terjadi dengan adanya perombakan pada jabatan eselon II (kepala SKPA) di jajaran Pemerintah Aceh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf—atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mualem—mengambil langkah strategis dengan membebastugaskan Jamaluddin dari posisinya sebagai Kepala Inspektorat Aceh.

Sebagai langkah transisi untuk menjaga stabilitas pengawasan, Mualem menunjuk Abdullah, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pembantu, untuk mengisi posisi tersebut sebagai Pelaksana Harian (Plh). Penunjukan Abdullah dipandang sebagai upaya untuk membawa perspektif baru dan memperkuat fungsi pengawasan di tingkat provinsi, mengingat tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di Aceh yang seringkali terhambat oleh birokrasi yang kaku.

Langkah Gubernur ini mendapat respons positif dari berbagai elemen masyarakat. Muhammad Hawanis, Ketua Rambu Darat (RaDar) Aceh, memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Abdullah. Menurut Hawanis, Abdullah yang saat ini menjabat sebagai Plt. di Inspektorat Aceh memiliki rekam jejak dan kompetensi yang sangat layak untuk ditetapkan sebagai Kepala Inspektorat Aceh secara definitif. Harapannya, dengan kepemimpinan yang kuat, Inspektorat Aceh dapat lebih independen dalam mengawal penggunaan anggaran daerah.

Skandal Moral dan Isu Hukum di Pemkot Banda Aceh

Sementara itu, Pemerintah Kota Banda Aceh diguncang oleh isu yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga pelanggaran syariat Islam. Terdapat laporan mengenai penangkapan seorang pejabat Inspektorat Pemkot Banda Aceh oleh Polisi Syariah (Wilayatul Hisbah). Pejabat tersebut ditangkap bersama pasangan sejenis di dalam lingkungan kantornya, sebuah tindakan yang dianggap sangat tabu dan melanggar hukum yang berlaku di Aceh.

Menanggapi kejadian yang memalukan ini, Wali Kota Banda Aceh menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum dan etika, terutama bagi pejabat publik. Wali Kota memastikan bahwa proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari sisi hukum positif maupun hukum syariat. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa integritas seorang pejabat tidak hanya diukur dari kemampuan administratif, tetapi juga dari perilaku moral di ruang publik maupun privat.

Upaya Penyegaran Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Di tengah badai isu hukum dan moral, Pemerintah Kota Banda Aceh mencoba melakukan langkah preventif melalui penyegaran organisasi. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, pada Senin, 6 Oktober 2025, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 17 pejabat tinggi pratama atau eselon dua.

Illiza menyatakan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan hasil dari evaluasi mendalam dan laporan panitia setelah melalui proses pembahasan yang panjang. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Faisal yang menjabat sebagai Asisten. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa posisi-posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kompetensi tinggi dan integritas yang teruji, guna menghindari terulangnya kasus-kasus hukum di masa depan.

Secara administratif, Inspektorat Aceh berkantor di Jalan Gurami No. 17, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Instansi ini, bersama dengan Inspektorat Kota Banda Aceh, kini berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan komitmen mereka dalam mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang intelektual, cerdas, berkompeten, dan berintegritas. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap auditor bekerja berpedoman pada kode etik dan standar audit yang ketat agar tidak lagi menjadi bagian dari masalah, melainkan menjadi solusi atas permasalahan tata kelola pemerintahan di Aceh.

Ke depan, tantangan bagi Inspektorat di seluruh wilayah Aceh adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap pejabat yang korup, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika, menjadi kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani.